Bidiknews liputan khusus ; Bandar Lampung : Kementrian agama adalah kementrian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Kemenag bertujuan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama,pelaksanaan dari pusat ke daerah seperti pelaksanaan pendidikan ,pelatihan,penelitian dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
Kementrian agama lahir pada 3 januari 1946.
Terdapat 7 program prioritas kemenag
1: Penguatan modernisasi beragama
2: Transformasi digital
3: Revitalisasi KUA
4: Religiosity Index
5: Kemandirian Pesantren
6: Cyber Islamic University
7: Tahun toleransi beragama.
Pada point ke 3 pada prioritas program kemenag terindikasi terjadi tindak pidana korupsi di dalam nya pada tahun anggaran 2022 di kota bandar lampung di kecamatan Tanjung karang Barat. 15 mei 2023.
Bidik news liputan khusus yang mendalami project tersebut sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan Sekarang menemukan beberapa kejanggalan nya.
1; Project kemenag yang bernama Pembangunan KUA SBSN Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan kode RUP 34267692,satuan kerja Kantor Kementrian agama kota bandar lampung 418584.
Volume pekerjaan 1 Paket tersebut bersumber dana dari APBN dengan nilai pagu Rp 1.090.000.000 dengan metode pemilihan Tender tersebut terindikasi terjadi kecurangan di dalam nya.
2; Belanja Modal peralatan dan mesin,kode RUP 34268381 Nilai Pagu Rp 120 000 000 dengan metode Pengadaan Langsung.
1A : Bidiknews liputan khusus saat itu mencoba menemui Pengawas project tersebut agar memberikan kualitas yang baik sebab pembangunan ini menggunakan uang negara namun pengawas tersebut menjelaskan kami hanya menjalankan sesuai dengan gambar dan nilai project yang ada.
Dan setelah di cek plang project sudah di lepas oleh bidiknews lipsus agar plang project di pasang lagi sampai dengan pekerjaan selesai.
Ketika plang terpasang terdapat kejanggalan di dalam nya yaitu ” Nilai Pagu dan Plang Project berbeda, pada nilai pagu sesuai dengan kode Rp 1.090.000.000 sedang kan yang tertera pada plang project Rp 872 000 000.” ketika di pertanyakan kepada pengawas ” kami tidak tahu soal itu mas,sebab itu bukan ranah kami “.
Jika di hitung dari total Nilai pagu – Nilai di Plang project maka Rp 1.090.000.000 – Rp 872 000 000 = Rp 218 000 000.
Maka terdapat selisih angka pada pagu dan plang senilai Rp 218 000 000.
Setelah pekerjaan selesai bidiknews menemui pihak penerima manfaat dalam hal ini ( Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung karang barat ),perwakilan pihak KUA tersebut yang enggan di sebut nama nya menjelaskan ” Sebenernya kami sedikit kecewa mas,sebab di bagian belakang kantor itu masih berantakan,tapi sudah serah terima kunci.
Ketika di singgung perihal terjadi selisih antara nilai pagu dan nilai di plang project pihak KUA tersebut menjelaskan Kami juga sempat menanyakan itu ke pihak Kemenag dan di jawab katanya ” Sisa nya untuk biaya perawatan dan Pemeliharaan gedung “.
Yang menjadi pertanyaan adalah bukankah biaya pemeliharaan dan perawatan gedung itu kewajiban pihak pemborong?
2A: Kemudian terdapat uang negara yang di gunakan untuk Belanja Modal peralatan dan mesin,kode RUP 34268381 Nilai Pagu Rp 120 000 000 dengan metode Pengadaan Langsung.
Sedangkan pengertian peralatan dan mesin ini kategori nya apa,Apakah sama dengan Mebeler?
Sebab yang terdapat di dalam gedung baru KUA peralatan dan mesin hanyalah?
1: 1 unit komputer
2: 2 Kursi Tamu
3: 2 Lemari
4: 16 Kursi Hitam
5: 16 Meja
Dengan total Pagu Rp 120 000 000.
Sedangkan total barang tersebut apakah bernilai Rp 120 000 000.
Kejanggalan kejanggalan tersebut lah yang menjadi pertanyaan? Sementara pihak kemenag provinsi lampung tidak dapat di konfirmasi terkait itu semua.
Selain project di KUA Tanjung Karang Barat,Bidik news liputan khusus juga menelusuri Project lain nya yang di kerjakan selama 2022 kemarin.
Bidiknews berdasarkan temuan di lapangan akan melaporkan indikasi tindak pidana korupsi tersebut ke Aparat Penegak hukum ( Kepolisian Polda Lampung ),Kejati Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). BNP 017.
