Konsultasi Hukum

Lingkup Layanan Konsultasi Hukum disini adalah hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Konsultasi Hukum di website BIDIKNEWS ini adalah gratis atau tidak dipungut biaya apapun bagi mereka yang tidak mampu dan buta hukum.
Setiap pengunjung dapat melihat atau membaca konsultasi yang sudah ada.
Semua pertanyaan dan jawaban yang ditampilkan di laman Konsultasi Hukum ini dapat dilihat dan dibaca oleh semua pengunjung. Admin BIDIKNEWS berhak menampilkan atau tidak menampilkan Konsultasi yang sudah ada tanpa seizin yang bersangkutan. Dengan mengirim Konsultasi Hukum kepada kami, Anda dianggap menyetujui ketentuan yang kami tetapkan.

    FORM KONSULTASI HUKUM

    Catatan Redaksi

    Jika terdapat Pesan Error, itu berarti Anda belum memilki akun di database kami.

    Anda masih dapat mengirimkan permasalahan hukum yang akan dikonsultasikan melalui email kami : pt.mediabidik@gmail.com 

    Dengan menyertakan :

    Nama Lengkap
    Nomor NIK (e-Ktp)
    Uraian singkat permasalahan

    Kami hanya menanggapi data yang lengkap dan valid.

    Terima Kasih,

    KONSULTASI HUKUM YANG KAMI PUBLIKASIKAN

    Apakah Menerima Uang Hasil "Penggelapan" Dapat Dijerat Hukum

    Dari :  Popy Purnamasari  Email :  l*********py@yahoo.com

    Kronologis Singkat Masalah :

    Kronologis masalah tidak Kami tampilkan, tetapi Kami simpulkan masalah yang sedang dihadapi oleh Ibu Popy terkait uang hasil penggelapan.

    Jawaban :
    (oleh : ADV. Bambang Suyudhi, SH., MH – Tim Pengacara KHAP LAW FIRM)

    Suatu perbuatan memperkaya diri, menyalahgunakan wewenang atau jabatan dalam ranah pemerintahan, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 (“UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam ranah swasta, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan, yang diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah salah satu bentuk konvensional dari Tindak Pidana Korupsi.

    Pasal 372 KUHP :

    “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,……………..”

    Apabila seseorang menerima uang hasil tindak pidana “penggelapan” dan orang tersebut menyadari/mengetahui hal itu, maka dapat dikategorikan uang yang diterimanya sebagai uang hasil kejahatan.

    Hal ini telah ditegaskan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

    Pasal 2 ayat (1) huruf q UU No. 8 Tahun 2010

    Uang hasil tindak pidana penggelapan adalah termasuk salah satu hasil tindak pidana yang dapat “dicuci” oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut (pelaku TPPU aktif), yaitu dengan cara mengalihkan, mentransfer atau menitipkan uang hasil kejahatan tersebut kepada pihak lain/Pelaku TPPU Pasif (Vide: Pasal 3 UU TPPU).

    Demikian jawaban dari kami, semoga bu Popy bisa memahaminya.

    Referensi Hukum :
    UU No. 31 Tahun 1999 Jo  UU No. 20 Tahun 2001
    UU No. 8 Tahun 2010
    Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

    Konsultasi Hukum kami berikan di rubrik bidiknews ini, hanya bersifat umum, dan hanya berlaku untuk satu kali konsultasi saja.
    Jika Bapak/Ibu ingin melakukan konsultasi berkali-kali atau berkelanjutan, secara tatap muka silahkan mengajukan permintaan Layanan Konsultasi Hukum Khusus dan Berkelanjutan, akan tetapi untuk hal tersebut kami kenakan biaya konsultasi hukum.

    Konsultasi Hukum Tatap Muka
    Kantor Hukum ALAMSYAH, SH & PARTNERS (KHAP - LAW FIRM)
    Alamat Kantor :
    Graha Rancamanyar Ruko Blok A No. 8
    Jl. Puspa, Kelurahan Rancamanyar Kecamatan Baleendah
    Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375
    HP : 081288123883
    email : alawfirm.webs@gmail.com

    BIDIKNEWS Views 1,710 Pengunjung

    Bagaimana Aturan Hukum terhadap Hak Asuh Anak Dibawah Umur Apabila orangtua (ibu) sang anak Pindah Agama dan Terjadi Perceraian

    Dari :  Agung Permana  Email :  ag*******nda37@gmail.com

    Kronologis Singkat Masalah :

    Kronologis masalah tidak Kami tampilkan utuh, tetapi pada intinya masalah yang sedang dihadapi oleh  Bpk. Agung ini terkait Hak Asuh Anaknya yang masih kecil sementara Istrinya sudah Pindah Agama dari Islam dan saat ini Bpk Agung (selaku Pemohon) sedang dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama dengan istrinya.

    Jawaban :
    (oleh : ADV. Hendarsyah A, SH., Med – Tim Pengacara KHAP LAW FIRM)

    Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal terebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan. Ini berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur pengadilan.Tetapi sebagai gambaran mengenai pembagian hak asuh, jika melihat dari Hukum Islam, kita dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”.

    Pada Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

    Mengenai ketentuan Pasal 105 KHI ini terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz.

    Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Ini berarti anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik.

    Akan tetapi, selain melihat agama dari orang tua yang akan mendapatkan hak asuh si anak, tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si orang tua. Kesamaan agama tidak menjadi satu-satunya faktor untuk menentukan hal yang terbaik bagi si anak (dalam pengasuhan ayah atau ibunya).

    Kita dapat melihat dalam Putusan Pengadilan Agama Maumere No.: 1/Pdt.G/2013/PA.MUR. Pada awalnya Pemohon (suami) dan Termohon (istri) beragama Islam dan menikah secara Islam serta telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka. Kemudian Termohon berpindah agama, dan hal tersebut menjadi salah satu alasan percekcokan mereka yang berujung pada perceraian. Dalam perceraian tersebut Pemohon meminta agar hak asuh diberikan kepada Pemohon karena anak-anak Pemohon dan Termohon beragama Islam, dengan alasan yang merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.: 210/K/AG/1996 dan pendapat Ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, Halaman 94. Akan tetapi pengadilan memutuskan hak asuh jatuh pada Termohon (istri) dikarenakan Pemohon (suami) pernah terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara penelantaran anak.

    Dalam contoh perkara diatas, berarti baik Pemohon dan Termohon memiliki kecacatan untuk mendapatkan hak asuh anak. Akan tetapi, majelis hakim menimbang bahwa mudharat yang paling ringan diantara keduanya adalah jika anak tetap berada di bawah asuhan ibunya, karena ditakutkan jika berada di hak asuh ayahnya perkembangan anak untuk tumbuh kembang akan terlalaikan. Namun jika sang Ayah tidak pernah dihukum tentang perkara Penelantaran anak, mungkin pertimbangan Majelis Hakim akan lebih merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.: 210/K/AG/1996 bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz sehingga hak asuh anak tersebut dapat jatuh kepada sang ayah.

    Demikian Jawaban dari kami, semoga bisa bermanfaat buat Bpk. Agung.

    Referensi Hukum:
    1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    3. Kompilasi Hukum Islam.
    4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.: 210/K/AG/1996
    5. Putusan Pengadilan Agama Maumere No.: 1/Pdt.G/2013/PA.MUR.

    Konsultasi Hukum kami berikan di rubrik bidiknews ini, hanya bersifat umum, dan hanya berlaku untuk satu kali konsultasi saja.
    Jika Bapak/Ibu ingin melakukan konsultasi berkali-kali atau berkelanjutan, secara tatap muka silahkan mengajukan permintaan Layanan Konsultasi Hukum Khusus dan Berkelanjutan, akan tetapi untuk hal tersebut kami kenakan biaya konsultasi hukum.

    Konsultasi Hukum Tatap Muka
    Kantor Hukum ALAMSYAH, SH & PARTNERS (KHAP - LAW FIRM)
    Alamat Kantor :
    Graha Rancamanyar Ruko Blok A No. 8
    Jl. Puspa, Kelurahan Rancamanyar Kecamatan Baleendah
    Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375
    HP : 081288123883
    email : alawfirm.webs@gmail.com

    BIDIKNEWS Views 1,711 Pengunjung

    BIDIKNEWS Views 1,709 Pengunjung

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Create New Account!

    Fill the forms bellow to register

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Add New Playlist