TNI-Polri, kata Kapolri sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.
Setelah adanya proses koordinasi tersebut, Kapolri menyebut bahwa, peran dari TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua, dapat berjalan dengan maksimal.
“Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik,” kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin, 9 Januari 2023.
Adapun kebijakan Pemerintah terkait program prioritas di Papua diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.
Sementara itu Major Project diantaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan Bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.
Kapolri mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni Soft Approach dan Hard Approach. Dalam hal ini, pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM.
“Sehingga terjadi Transfer Knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan,” ujar Kapolri dihadapan prajurit TNI-Polri.
Meski begitu, Kapolri menekankan, TNI-Polri juga akan melakukan Hard Approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.
“Terkait dengan masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata yang terus melakukan serangan. Sehingga tentunya berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. Tentunya kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya. Sehingga harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional,” ucap Kapolri.
Dalam penegakan hukum tersebut, Kapolri menyatakan bahwa, pihaknya selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.
“Tentunya kita berusaha supaya kedepan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata,” tutur Kapolri.
Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa, dengan melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil kedepannya.
“Bahwa saya akan belanja masalah ya istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan kedepan maupun perencanaan kedepan,” kata Panglima.
Dengan begitu, Panglima menyampaikan bahwa, kedepannya akan diambil kebijakan yang sesuai guna mensukseskan seluruh program atau kebijakan Pemerintah di Tanah Papua.
“Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembanginan di Papua. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, meningkatkan kesejahteraan,” jelas Panglima.
Oleh karenanya, Panglima kembali menegaskan bahwa, TNI dan Polri akan siap dengan maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah membangun Papua.
“Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya DOB, kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah,” tutup Panglima. (Humas Polri)
BNP. RED-016
