BIDIKNEWS-Berita Nasional, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 (Menkopolhukam) Mahfud MD membuka diskusi Tadarus Demokrasi dengan tema ‘Ekonomi dan Demokrasi’, Pada Sabtu (1/5). Mahfud mengatakan relasi antara ekonomi dan demkorasi adalah dua hal yang sangat penting dalam konstitusi sebagai nilai dasar atau prinsip berdirinya negara Indonesia.
Sekarang bagaimana demokrasi ini turut membangun ekonomi dalam rangka kesejahteraan. Sekarang orang menyalahkan demokrasi karena kebijakan ekonomi kita banyak diintervensi politik yang katanya dasarnya demokratis. Kemudian di situ banyak korupsi yang dibangun melalui proses secara formal demokratis tapi banyak substansi yang salah,” kata Mahfud.
Meski begitu, Mahfud meminta masyarakat tak sepenuhnya kecewa terhadap pemerintah yang banyak dinilai koruptif atau bahkan oligarkis. Namun, ia mengatakan dari waktu ke waktu kemajuan terus dilakukan.
Tentu kehidupan demokrasi kita harus terus diperbaiki, tapi kemajuan yang sudah dicapai juga tak boleh dinafikan,” kata Mahfud.
Menurutnya ketika Indonesia belum merdeka hampir semua rakyatnya miskin atau diperkirakan mencapai 99 persen.
Setelah reformasi jalan beberapa presiden ganti, terakhir di era SBY angka kemiskinan tinggal 11,7 persen,” katanya. Lalu di era Jokowi, di periode pertama angka kemiskinan turun menjadi 9,1 persen, namun saat ini angkanya naik tipis menjadi 9,7 persen karena pandemi, Papar Mahfud.
Artinya banyak kemajuan meski banyak korupsinya. Itu manfaatnya tetap banyak buat rakyat apalagi kalau dikelolanya secara bersih dari korupsi,” Imbuhnya.
Mahfud mengatakan korupsi memang bisa dilihat sebagai fenomena pelanggaran hukum. Tapi ia mengatakan baik buruknya hukum itu tergantung pada demokrasi.
Konfigurasi politik demokratis tampil, hukum akan menjadi responsif. Tapi konfigurasi politik tampil secara otortier dan hegemonik, maka hukum akan tampil sangat-sangat konservatif,” Ujarnya.
Red.
